JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 16 D sangat merugikan pengusaha.

Sebab dalam Perpres mengenai BPJS Kesehatan ini disebut pegawai yang memiliki plafon gaji di atas Rp 8 juta rupiah dikenai iuran wajib Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan kebijakan baru ini, pengusaha dipastikan akan merogok kocek lagi untuk membayar iuran tersebut.

Meski demikian, BPJS mengklaim peraturan ini dibuat agar semua pegawai baik yang memiliki gaji di bawah atau di atas Rp 8 juta bisa ikut turut serta dalam BPJS.

"Mereka harus gotong royong untuk BPJS, baik se-level manager atau supervisor. Jadi berapapun penghasilan mereka, mereka harus iuran untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, Ahad (23/7).

‎Irfan menjelaskan jika Apindo menilai ada kesepakatan yang telah dilanggar terkait kebijakan ini, dirinya tidak mengetahui secara pasti. Bahkan dalam perjalanan peraturan ini, telah ada berbagai usulan untuk penbayaran iuran BPJS, misal dengan wacana maksimal tujuh kali nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)‎.

Selain itu pembahasan ini pun telah melibatkan dewan jaminan sosial nasional (DJSN) yang di dalamnya terdapat unsur pekerja maupun pengusaha. Dengan ini, pengusaha seharusnya sudah mengetahui ada wacana mengenai iuran BPJS bagi pekerja yang memiliki gaji ‎tinggi.

"Sekarang semua pekerja harus ikut membayar BPJS. Tapi kita batasi dengan batas paling tinggi yang di‎gunakan sebagai dasar perhitungan ini di angka Rp 8 juta. Jadi kalau yang punya gaji Rp 25 atau 30 juta, mereka tetap akan dihitung dengan Rp 8 juta," lanjut Irfan.


Jombang - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta mahasiswa bisa menjadi wiraswasta setelah lulus dari perguruan tinggi, sehingga bisa mengabdikan langsung ilmu yang didapat.

"Saat ini sudah masuk era kompetisi global, tapi seringkali terlambat mengantisipasi. Baru kaget ketika Januari 2016 sudah MEA (era Masyarakat Ekonomi Asean)," katanya ditemui setelah kegiatan wisuda di Kampus Universitas Daru Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, dalam MEA terdapat ternyata terdapat pola-pola kompetensi yang juga terkait dengan perguruan tinggi, dimana perguruan tinggi harus bisa berkontribusi. Adanya peningkatan kemampuan dari perguruan tinggi dibutuhkan agar lulusannya mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Ia juga menambahkan, kemampuan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa diikuti dengan produktivitas. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu membuat berbagai terobosan agar lulusannya siap berkompetisi dengan negara lain.

Khofifah mengaku, mempunyai pengalaman saat kelulusan anaknya di perguruan tinggi. Saat menyambut dirinya, anaknya tersebut sangat bahagia, namun ketika duduk mendadak susah. Anaknya khawatir harus bekerja dimana setelah selesai wisuda, padahal ia menginginkan agar anaknya memikirkan pendidikan mengingat usianya masih 18 tahun saat wisuda.

"Jadi itu pertanyaan yang sering kali muncul di pikiran wisudawan (bekerja setelah selesai lulus kuliah)," katanya dihadapan para wisudawan.

Namun, ia mengingatkan bahwa rahman Allah akan turun dengan tetap berbaik sangka pada Tuhan. Dengan berbaik sangka, Allah akan memberikan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan.

Mensos juga mengingatkan agar para wisudawan tidak selalu berpikiran untuk mencari kerja di kantor mana, melainkan belajar menjadi wiraswasta. Pemerintah saat ini telah mengucurkan anggaran untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang besarnya mencapai Rp260 triliun. Pemerintah juga telah menetapkan bunga KUR yang sangat rendah, dimana hanya 9 persen dan kemungkinan tahun depan turun 7 persen.

Program itu, kata dia bisa mendorong masyarakat untuk lebih berkembang dan tidak terlibat dalam rentenir. Selain itu, program itu juga jauh lebih terjangkau ketimbang harus meminjam ke rentenir. Padahal, hingga kini masih ada rentenir yang meminta bunga hingga 48 persen.

"Harusnya dengan bunga 9 persen tidak ada lagi rentenir, apalagi tahun depan, dimana bunga turun menjadi 7 persen mestinya wajib tidak ada rentenir," tegasnya.

Mensos mengatakan, masyarakat khususnya pemuda harus memanfaatkan kesempatan ini. Ia juga meminta para wisudawan tidak terlalu khawatir dengan rejeki yang diberikan Tuhan dan berharap mereka bisa berkarya semaksimal mungkin.


Pamekasan - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah meminta agar Presiden RI segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba.

"Kami meminta Presiden RI untuk segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, agar peredaran narkoba di negeri bisa terhenti," katanya seusai acara reses di salah satu hotel di Pamekasan, Jatim, Minggu.

Said mengatakan, peredaran narkoba di Indonesia sebagian dikendalikan oleh para bandar narkoba yang kini berada dibalik jeruji besi.

Jika, terpidana mati kasus narkoba itu tidak segera dieksekusi, dikhawatirkan peredaran narkoba akan semakin meluas, karena faktanya, sebagian memang dikendalikan dari dalam penjara.

"Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Jadi tidak perlu mendengarkan desakan dari negara lain terkait penundaan eksekusi mati kasus narkoba ini," ucap Said Abdullah, menegaskan.

Anggota DPR asal Madura ini mengemukakan hal itu, menanggapi desakan para ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra).

Menurut Said, gagasan ulama Bassra yang meminta pemerintah segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba merupakan gagasan yang realistik dan sangat masuk akal.

"Secara politik, kami di legislatif akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden RI terkait hal itu," ujarnya.

Selain meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, politikus kelahiran Sumenep, Madura ini juga menyatakan mendukung penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Peran BNN dari sisi kelembagaan memang harus diperkuat. Tidak mungkin BNN bisa bekerja maksimal melakukan pemberantasan peredaran narkoba secara maksimal, apabila tidak mendapatkan dukungan pemerintah," imbuhnya.

MH Said Abdullah menggelar reses di Pamekasan, Jawa Timur dengan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.


JAKARTA - Bank Mandiri akan menurunkan suku bunga kredit 25 hingga 50 basis poin yang disesuaikan dengan sektor bisnis. Penurunan ini selain menyelaraskan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), juga untuk mendorong perekonomian Tanah Air.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas mengemukakan, langkah ini merupakan awal dari penerapan suku bunga rendah oleh Bank Mandiri. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsi intermediasi Bank Mandiri.

"Penurunan suku bunga kredit 25 hingga 50 basis poin akan memperhatikan sektor-sektor yang paling ideal untuk diturunkan segera. Mudah-mudahan, pada semester kedua tahun ini, suku bunga kredit Bank Mandiri akan berada di single digit secara merata di semua segmen,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Rohan memastikan kinerja Bank Mandiri tidak akan terpengaruh oleh penerapan suku bunga rendah ini karena perseroan juga mendorong peningkatan sumber dana murah.

Saat ini, Bank Mandiri memulai penerapan suku bunga rendah single digit dengan mengoptimalkan penyaluran Kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu pendanaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan bunga yang ditetapkan sebesar 9%.

"Tahun ini, Bank Mandiri akan meyalurkan KUR hingga Rp 13 triliun, meningkat dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp3,5 triliun," jelasnya.

Pada akhir tahun lalu, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit hingga Rp595,5 triliun, tumbuh 12,4% dari posisi 2014 senilai Rp530 triliun. Perseroan terus memacu pembiayaan ke sektor produktif, di mana pada akhir 2015, kredit ke sektor produktif tumbuh 130% mencapai Rp463,8 triliun.

Lebih rinci, kredit investasi tumbuh 14,2% dan kredit modal kerja tumbuh 12,3 %. Sektor terkait infrastruktur, yaitu konstruksi mencatat akselerasi pertumbuhan sebesar 4,2%, diikuti industri pengolahan sebesar 21,7%.

Dilihat dari segmentasi, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 22,9% menjadi Rp42,5 triliun pada Desember 2015. Jumlah nasabah kredit mikro juga meningkat sebanyak 1.108.992 nasabah. Sementara kredit yang tersalurkan untuk segmen UMKM mencatat pertumbuhan sebesar3,2% menjadi Rp75,8 triliun.

Adapun sepanjang tahun lalu, DPK perseroan mencapai Rp676,4 triliun. Dari pencapaian tersebut, total dana murah (giro dan tabungan) yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp443,9 triliun, yang terutama didorong oleh peningkatan tabungan sebesar Rp19,3 triliun menjadi Rp271,7 triliun.

“Kami berharap, langkah yang kami lakukan ini juga diikuti bank-bank lain di Indonesia, sehingga upaya kita bersama untuk mampu mendorong perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik dapat terwujud,” tandas Rohan.


JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta, pengusaha lokal jangan hanya jadi penonton di pembangunan kilang darat Blok Masela. Pemerintah harus libatkan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Apakah pengusaha lokal jadi pemasuk, subkontraktor, atau pengerjaan jasa apapun, pengusaha lokal dilibatkan. Pengusaha lokal jangan jadi penonton di daerahnya sendiri," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (25/3/2016).

Hipmi mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembangunan kilang LNG Masela di darat (onshore). Putusan ini sudah sesuai usulan pihaknya yang disampaikannya kepada pemerintah.

"Hipmi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, sebab beliau mendengarkan aspirasi mayoritas warga Maluku dan sekitarnya. Usulan Hipmi memang di darat," tuturnya.

Dia mengatakan, dampak turunan dari pengelolaan Blok Masela akan sangat besar terutama dalam membangun perekonomian di daerah Blok Masela.

"Multiplier effect-nya akan luar biasa besar. Ekonomi daerah akan menggeliat, memperkuat industri nasional, dan negara akan menerima banyak pemasukan," pungkas Bahlil.


BEIJING – Otoritas pajak China akan mulai memberlakukan sistem pajak e-commerce lintas negara pada 8 April 2016 guna mendorong kompetisi yang adil dengan perdagangan konvensional.

Selama ini, Negeri Tirai Bambu hanya mengenakan pajak barang pos pribadi (personal postal articles tax) sebesar 10% atas barang impor di bawah 1.000 yuan. Bila nilai pungutan lebih kecil 50 yuan, pajak itu tidak dikenakan.

Padahal, pertumbuhan e-commerce lintas negara di China tumbuh 30%, berbanding terbalik dengan nilai ekspor-impor Negeri Panda yang anjlok 7%.

Dalam aturan baru, nilai satu kali transaksi akan dibatasi maksimal 2.000 yuan. Setiap orang hanya boleh mengirimkan barang maksimal 20.000 yuan per tahun. Untuk sementara, tarif pajak dalam rentang tersebut akan ditetapkan sebesar 0%. Bila melampaui, pajak yang dikenakan adalah seperti yang berlaku pada perdagangan umum.

Director of Institute of Market Economy of Development Research Center of the State Council Wang Wei mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan memungut pajak barang pos pribadi pada peritel yang terdiri dari tarif barang impor, pajak nilai tambah impor, dan pajak konsumsi.

Selama ini, penyelenggara e-commerce dituding mengambil keuntungan dari ketiadaan pajak barang pos pribadi. Biasanya mereka membuat kemasan dan pengiriman barang terpisah yang harganya di bawah nilai yang terkena pungutan.

“Tingkat beban pajak yang relatif rendah inilah yang menjadi alasan mengapa e-commerce lintas negara cukup populer bila dibandingkan dengan impor perdagangan tradisional,” katanya sebagaimana dikutip dari situs China Daily, Sabtu (26/3/2016).

Pada 2014, nilai perdagangan daring (online) lintas negara di China mencapai ratusan miliar yuan, tetapi pajak barang pos pribadi hanya 1,3 miliar yuan.

JAKARTA, Arab Saudi dan Rusia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Arab Saudi sebagai sumber listrik dan desalinasi air, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaannya, Arab Saudi membentuk King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE). Nantinya, hal ini juga membuka kesempatan investasi besar di Arab Saudi serta pembangunan ekonomi dan energi alternatif di negara tersebut.

Dikutip dari siaran pers, Sabtu (26/03), pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua KACARE Waleed bin Hussain Abu Al-Faraj dan Wakil CEO Pertama untuk Pengembangan Korporasi dan Bisnis Internasional Rosatom – BUMN nuklir asal Rusia – Kiril Komarov.

Pertemuan tersebut juga merupakan kelanjutan dari komitmen antara Rusia dan Arab Saudi untuk membahas aspek-aspek dalam perjanjian internasional untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Komitmen ini ditandatangani kedua pihak pada 18 Juni 2015.

Rosatom sendiri dikenal sebagai salah satu perusahaan terdepan dalam bidang pengembangan energi nuklir di dunia. Selain itu, Rosatom juga telah menggabungkan sejumlah perusahaan dan entitas dalam rangka investigasi energi nuklir serta melaksanakan pengembangan dalam sektor sipil.

Dengan pengalaman di bidang energi nuklir selama lebih dari 70 tahun, Rosatom telah dianggap sebagai salah satu pemimpin global dari sudut pandang teknologi serta kecanggihan solusi generasi dan industri.

JAKARTA - Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah No. 79/2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk memuluskan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggarap proyek light rapid transit (LRT).

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan perlu adanya revisi PP 79/2015. Beleid itu menyebutkan penunjukan langsung pengerjaan jasa kontruksi hanya boleh dilakukan untuk badan usaha milik negara (BUMN). Adapun Jakpro merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dia menjelaskan sebenarnya maksud PP itu tidak hanya BUMN saja. Penunjukan kepada BUMD juga bisa dilakukan.

"Cuma karena tidak ditulis, merasa ini (penunjukan langsung kepada BUMD) salah kalau dilakukan. Karena itu kami usulkan saja diubah," ungkapnya di Jakarta pada Kamis malam (24/3/2016).

Hal yang sama diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia mengatakan revisi diperlukan agar penunjukan langsung kepada Jakpro berjalan mulus. Dalam PP 79/2015, ungkapnya, hanya menyebutkan penunjukan langsung kepada BUMN.

"Tidak ada garis miring BUMD." ungkap Ahok.

Pada awalnya pelaksanaan proyek prasarana LRT ditugaskan sepenuhnya kepada PT Adhi Karya yang merupakan BUMN konstruksi, namun pembangunannya tidak kunjung berjalan.

Akhirnya, pemerintah mengalihkan sebagian kewenangan eksekusi proyek ke PT Jakpro. Pembangunan prasarana di Bogor-Depok-Bekasi tetap dikerjakan Adhi Karya. Adapun untuk prasarana DKI dikerjakan oleh Jakpro.
 
Prof. Yusril Ihza Mahendra yang terhormat,
Adalah hak setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan UU untuk memilih dan di pilih dalam pemilu di Indonesia, baik pemilukada, pileg maupun pilpres, termasuk Anda. Apalagi anda yang merasa sebagai tokoh dengan kapabilitas nasional . ( Kalau kata pendukung anda national muslim kredibel ).
Jadi sah-sah saja Anda mencalonkan diri di pilgub DKI mendatang, atau pilgub manapun bahkan untuk pilpres 2019 yang akan datang. Yang paling penting, persyaratannya terpenuhi. Silahkan maju Prof. Tidak akan ada orang yang menghalangi anda. Apalagi rakyat biasa seperti saya, yang bisanya cuma memilih. Justru orang-orang dengan kemampuan seperti Anda yang mungkin bisa menghalangi seseorang untuk menggunakan haknya untuk di pilih.
Tetapi, mbo ya o, saat Anda maju mencalonkan diri untuk di pilih, baik untuk pilgub apalagi pilpres, majulah dengan elegan. Tidak perlu sambil menghina dan merendahkan orang lain. Bukankah salah satu yang Anda kritik dari Gubernur DKI saat ini adalah kesantunannya yang Anda nilai kurang?. Kenapa Anda sendiri juga tidak memberikan contoh kesantunan untuk seorang pemimpin yang mengaku punya level nasional ?
Belum-belum anda sudah menghina dan meremehkan Presiden Joko Widodo , yang Anda sebut tidak punya kapabilitas memimpin negara. Bagaimana kalau nanti Anda jadi Presiden Prof, siapa yang tidak bisa anda hina?. Apa untungnya Anda membuat statement itu?. Apakah Anda menjadi lebih hebat ketika bisa merendahkan orang lain?. Anda sudah terkenal, seluruh Indonesia sudah tahu siapa Prof. Yusril. Kurang terkenal apa lagi, sehingga masih perlu menghina orang lain?.
http://megapolitan.kompas.com/…/Yusril.Kapasitas.Wali.Kota.…
Malu ah, seorang Profesor, ahli hukum tatanegara, berpengetahuan agama luas, owner dari Parpol berbasis Islam, masa kalah santun sama seorang “Tukang Mebel” . Pak Jokowi loh tidak pernah menghina siapapun, sampai dimuat di media. Soal hukum dan tata negara mungkin Anda jagonya Prof, tapi soal kesantunan dan etika, Anda musti belajar dari Insiyur Kehutanan itu. Bagaimana merangkul dan memenangkan hati rakyat. Anda masih ingat khan, ketika Partai Anda mengadakan pelantikan pengurus Partai Anda dan Pak Presiden Jokowi bersedia datang, padahal partai Anda itu cuma partai kecil dan tidak punya perwakilan di DPR ?. Waktu itu Anda merasa terharu bukan?. Contohlah yang seperti itu Prof. Merangkul siapapun. Anda mustinya lebih pinter dari Pak Jokowi, karena Anda mengaku level Anda sudah nasional.
http://www.merdeka.com/…/yusril-terharu-presiden-jokowi-had…
Lagipula Prof, kalaulah anda benar-benar hebat, mungkin Anda sudah terpilih menjadi presiden sejak 2009 lalu, dimana Anda juga sudah mencoba menjual nama Anda. Tapi apa buktinya ? Jangankan terpilih, ikut kompetisinya pun tidak.
http://news.detik.com/…/pbb-mantap-yusril-capres-2009-cawap…
Kemudian, tahun 2014 Anda mencoba lagi declare siap maju sebagai capres. Buktinya apa? Capres 2014 adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah Anda kemana?. Dilirik sama parpol pun tidak, sementara partai Anda sendiri kembang-kempis tidak sanggup menggapai parliamentary threshold.
http://news.liputan6.com/…/pbb-resmi-usung-yusril-ihza-mahe…
Kegagalan di 2009 dan 2014 itu, seharusnya jadi bahan renungan untuk Anda Prof, jangan over confident dan underestimate orang lain, apalagi sampai terucap. Jadi, sekarang silahkan maju Prof, mau nyabub, mau nyagub, mau nyapres boleh-boleh saja. Siapa tahu berhasil. Tapi hindari lah itu sara dan penghinaan pada personal. Bukankah itu yang anda jual?.
Salam dari saya, warga negara biasa.
Penulis: Nophie Kurniawati
Kabarkanlah.com

Bakal calon gubernur DKI Ahmad Dhani mengancam hengkang dari PKB bila PKB mendukung Basuki T Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI 2017. Menanggapi sikap Dhani, PKB santai saja.

"Itu Dhani cuma sedang 'caper (cari perhatian)' saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan, Sabtu (26/3/2016).

Toh, imbuh Johan, PKB juga masih dalam proses penjaringan bakal calon gubernur potensial yang bakal didukung, alias belum ada keputusan final soal cagub dukungan PKB. Dhani-pun sebenarnya juga masih sebagai bagian dari bakal cagub DKI dari PKB.

Daniel memaklumi Dhani. "Jangan emosi, Mas Dhani. PKB tetap menganggap Anda sebagai kader," kata Daniel.

Sebelumnya, Dhani mengaku tidak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) PKB, selama ini dia mengaku hanya mendukung PKB saja. Namun Johan ingat, Dhani pernah menjadi calon anggota legislatif PKB di Bali, pada Pemilu 1999. Namun waktu itu Dhani gagal terpilih. Otomatis, bila pernah menjadi caleg, maka Dhani juga pernah punya KTA PKB.

Ahmad Dhani emoh ikut mendukung Ahok karena menurutnya PKB harus mendukung cagub dari kalangan Islam. Dhani tak takut dicap bersikap menyinggung Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA), karena PKB memang harus konsisten dengan landasan Islam-nya.

Daniel menilai Dhani telah lupa dengan ajaran sang guru, yakni Gus Dur (Abdurrahman Wahid), sosok yang dikenal menghargai keragaman. Daniel mengingatkan, memang soal agama masing-masing telah punya keyakinan final, namun harmoni pluralitas juga harus tetap dijaga.

"Baru kali ini dia tidak menghayati gurunya, Gus Dur. Kami PKB mempertanyakan sikap Dhani," kata anggota DPR beragama Buddha bernama Tionghoa Tjong Nyuk Hao ini, dengan nada serius.

Musabab sikap Dhani yang ingin hengkang dari PKB itu juga didasari dari prediksi Ahok. Gubernur DKI itu menyatakan PKB berpotensi mendukungnya namun masih mencermati survei soal Pilgub DKI. Bila Dhani dinilai sedang 'caper', maka Ahok dinilai sedang GR alias Gede Rasa bakal didukung PKB.

"Ahok juga GR," kata Daniel.

Terlepas dari itu, Daniel mengakui PKB bisa mendukung Ahok bila syarat pembangunan di DKI terpenuhi. Dia menyebut soal pembangunan jalan di Jakarta, juga soal perlindungan terhadap usaha kecil sebagai syarat dukungan PKB kepada Ahok.

Warga Jakarta berbondong-bondong mendatangi markas Teman Ahok untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Salah satu pasangan suami istri, Subiyanto dan Nuria, warga Kedoya Utara rela menempuh jarak yang cukup jauh ke Markas Teman Ahok di Jalan Raya Pejaten, Jakarta Selatan.

"Iya ini kita sudah datang jauh-jauh mau ngisi formulir, mumpung bapak ada waktu juga buat jalan," ujar Nuria di Markas Teman Ahok, Komplek Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2016).

Lagi pula, kata Nuria, di sekitaran tempat tinggalnya tidak ada posko Teman Ahok. Sehingga, ia memutuskan langsung datang ke markas agar dukungan tersebut tidak disalah gunakan.

"Tapi lebih baik di sini. Soalnya kan berbentuk kantor, kalau yang lain takut enggak sampai," kata dia.

Nuria dan sang suami memberikan dukungannya karena senang dengan kepemipinan Ahok yang tegas. Ia pun yakin Ahok dapat membawa Ibu Kota menjadi lebih baik.

Sementara itu, Teguh, warga Jatinegara sangat mengidolakan Ahok karena suka dengan gaya kepemimpinannya yang keras. Dia yakin, Ahok dapat memberikan perubahan bagi Jakarta.

"Jakarta ini kan orangnya dari daerah mana saja, ada dari Ambon, Medan dan lain sebagainya. Jakarta ini keras makanya harus dipimpin orang yang keras juga," kata dia.

Sejauh ini jumlah KTP yang terkumpul untuk Ahok-Heru sudah mencapai 263.000. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi karena terkumpul dalam waktu kurang dari tiga pekan.

"Hari ini saya baru dapat kiriman 263.000 yang sudah masuk, dalam waktu kurang lebih 15 hari sampai 18 hari sudah 263.000, dan itu pencapaiannya sudah luar biasa sekali," ungkap Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widiyastomo.

Sejumlah warga antusias mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar bisa terpilih kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga terlihat dari suasana dibooth Teman Ahok di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada Senin (14/3/2016).

Sejak pukul 14.00 WIB sampai 15.00 WIB, warga berdatangan dan menghampiri booth Teman Ahok tersebut. Deretan kursi yang disediakan sering kali terisi penuh oleh warga. Mereka datang untuk mengisi ulang formulir dukungan dan menyertakan fotokopi KTP-nya.

Seorang warga, Neli (40), mengaku sengaja datang ke Emporium Pluit Mall untuk mengisi formulir dukungan bagi Ahok.

"Soalnya saya sekalian mau kasih formulir yang sudah diisi sama keluarga," kata Neli saat ditemui di Emporium Pluit Mall.

Ia mengatakan telah mengetahui informasi seputar pengisian formulir ulang itu melalui media online, seperti Facebook dan pesan elektronik, yakni BBM dan WhatsApp.

Pengunjung mal lainnya, Yuli (29), mengatakan siap mendukung Ahok untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, banyak perubahan yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinan Ahok.

"Kalau yang saya rasakan itu banjir ya. Saya kan tinggal di Muara Baru, sering banget banjir," kata Yuli.

Ia menuturkan, sebelum dipimpin Ahok, banjir di kediamannya bisa setinggi dada orang dewasa. Namun, saat ini genangan air di kediamannya hanya mencapai semata kaki dan bisa surut dalam waktu satu atau dua jam saja.

Hal serupa pun diungkapkan oleh pengunjung lainnya, Elisabet (30). Menurut dia, meski di televisi Ahok sering terlihat kasar saat berucap, tetapi ia berkontribusi banyak dalam perubahan Jakarta.

"Kayak misalnya banjir itu biasanya bisa sampai seminggu. Tapi sekarang, habis hujan biasanya langsung surut," ucap Elisabet.

Selain itu, sambungnya, para petugas pun sering terlihat membersihkan gorong-gorong di sekitar rumahnya. Elisabet menambahkan, saat mengisi ulang formulir di booth Teman Ahok pun, ia tak merasa ada kesulitan saat pengisiannya.

Salah satu relawan Teman Ahok, Adyzt Niputra, mengatakan, booth Teman Ahok di Emporium Pluit Mall itu baru dibuka empat hari lalu. Semakin hari animo masyarakat semakin bertambah.

"Pas hari pertama dibuka dikit, sekitar 300-400 orang. Selanjutnya sehari bisa sampai 2.000 orang," kata Adyzt.

Bakal calon gubernur Jakarta Sandiaga Uno hari ini kedatangan musisi yang juga ingin maju di Pilgub Jakarta, Ahmad Dhani. Mereka berdua bertemu di kediaman orangtua Sandiaga Uno, Mien Uno di Jalan Galuh II, Jakarta Selatan selepas Shalat Jumat.

Sandi mengaku pertemuan tersebut tak direncanakan secara khusus untuk membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Sebenarnya pertemuan ini awalnya adalah untuk membahas kerja sama di bidang bisnis. Kebetulan mas Dhani ada rencana bisnis yang menurut saya potensial untuk membuka lapangan pekerjaan," kata Sandiaga, Jumat (25/3/2016).

Dalam perkembangannya, pertemuan kemudian juga menyinggung soal rencana mereka maju di Pilgub DKI 2017. Dhani menyebut ada suara dari kader Partai Gerindra yang ingin dia duet dengan Sandiaga.

Kepada Ahmad Dhani, Sandiaga mengatakan bahwa saat ini dia belum bisa memberikan kepastian. Sandi bersama sejumlah politisi saat ini masih menjalani seleksi penjaringan di internal Gerindra. Hasil akhir bakal cagub DKI dari Gerindra baru akan diputuskan pada akhir Juni nanti.

"Saya bilang (ke Ahmad Dhani), saya masih mengikuti mekanisme di Gerindra. Itu (soal calon wakil gubernur) bukan domain saya," kata Sandiaga.

Namun, Sandi memastikan bahwa usulan Ahmad Dhani untuk duet bersama di Pilgub DKI akan dipertimbangkan.

"Ada konsolidasi juga, Saya mau mendengarkan aspirasi teman-teman Gerindra, terus kemungkinan-kemungkinan apakah Gerindra mau gabung," kata Dhani, Jumat (25/3/2016).

Namun, Dhani menyatakan dalam menentukan sikap terkait koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai yang akan mengusungnya dengan Partai Gerindra dan menjadi tempat bernaung Sandiaga Uno, tergantung pada pimpinan partai.

"Kita sih tergantung pimpinan partai, karena DKI ini memang domainnya partai pimpinan pusat bukan DKI aja. Intinya ya tergantung Mas Bowo (Prabowo) maunya seperti apa," terang Dhani.

Meski demikian, keduanya tak menolak jika dikemudian hari keduanya memang benar-benar dipasangkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

"Mas Dhani diusung oleh PKB dan saya kebetulan dari partai Gerindra, hubungan kita bagus sekali," kata Sandiaga.

Saat ditanya oleh para wartawan, siapa yang akan menjadi gubernur dan siapa yang menjadi wakilnya jika nanti keduanya benar dipasangkan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Dhani menjawabnya sambil tertawa.

"Yang ngalah sayalah, kan yang muda harus ngalah," sahut Dhani.

Wah, ternyata jawaban dari Sandiaga Uno belum pasti dan masih akan mempertimbangkan. Lagipula Sandiaga Uno menyampaikan pertimbangan dengan pemikiran Ahmad Dhani diusung PKB sementara PKB juga belum final memutuskan akan mengusung Ahmad dhani.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk kembali maju Pilgub DKI 2017 lewat jalur independen.

"Aku kan tegas, aku katakan, waktu Ahok, saya makan siang sama Hinca Panjaitan, Pramono Anung, bapak (SBY) welcome. Kalau nanti ada calon lain dilayani juga," kata kata Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, menjelaskan sikap SBY, di Jakarta, Jumat (25/03/2016),

Menurut Ruhut, SBY mendukung Ahok karena pria kelahiran Manggar Belitung Timur itu sering dizalimi banyak pihak.

"Ahok sudah mendekati satu juta (KTP dukungan). Kita manusia kalau melihat orang dizalimi orang simpatik," ujar dia.

Ruhut mengungkapkan SBY melihat ada upaya pembunuhan karakter terhadap Ahok seperti kasus Kalijodo, RS Sumber Waras.

"Ini semua ada kebencian saja pada Ahok. Karena itu aku berani mengatakan Ahok tidak bisa dibendung," tandas anggota Komisi III DPR yang kerap disapa Poltak itu.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, saat ini ada upaya pembunuhan karakter terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Upaya tersebut terlihat jelas dari langkah sejumlah pihak yang terus mempermasalahkan penggusuran Kalijodo hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kita lihat ada character assassination terhadap Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

Namun, sebagai orang yang mengaku bagian dari tim sukses Ahok, Ruhut tidak khawatir dengan upaya pembunuhan karakter ini. Justru dengan segala upaya yang dilakukan berbagai pihak itu, dia menilai bahwa Ahok justru diuntungkan, dan elektabilitasnya akan semakin melambung.

"Kita manusia, kalau melihat orang dizalimi, pasti simpatik," ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut Ruhut, serangan terkait penggusuran Kalijodo dan Rumah Sakit Sumber Waras itu dinilai tidak terbukti.

Dalam penggusuran Kalijodo, anggota Komisi III DPR ini meyakini,Ahok tak melanggar hak asasi manusia ataupun hukum. Polisi dan TNI malah ikut membantu penggusuran itu.

Adapun dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Ruhut juga meyakini bahwa Ahok tidak bersalah.
Sebab, KPK hingga saat ini menyatakan, belum ada alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tersebut.

"Kok yang lain lebih pintar dari KPK. Ini semua ada kebencian saja kepada Ahok," ucapnya.


Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak terima jika megaproyek Hambalang yang digagas saat masa pemerintahannya dianggap mangkrak oleh Presiden Jokowi hingga tidak selesai sampai saat ini.

SBY akhirnya angkat bicara melalui akun Facebook-nya Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu sensitif ini yang mencuat saat Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang dan bersamaan dengan Tour de Java SBY.

"Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang "mangkrak") sangat jelas & bisa dipertanggungjawabkan," kata SBY yang diunduh via Facebook sekitar 18.30, Senin (21/3).

Menurutnya, saat itu, Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah SBY berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran pembangunannya ditahan DPR dan KPK.

"Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai." Kata SBY.

SBY mengaku tidak termakan isu yang mengatakan jika kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sebagai upaya menghancurkan rangkaian tur SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menilai kunjungan Jokowi ke Hambalang adalah dalam rangka tugasnya sebagai presiden untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Kenapa kami harus kebakaran jenggot? Lagi pula tidak ada hukum yang dilanggar. Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi dan diadu domba," jelas SBY.

Kasus Hambalang sendiri sudah menjerat sejumlah pihak bahkan hingga sekelas menteri saat SBY menjadi presiden, yaitu mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan.

Selain itu terdapat pula mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero), Teuku Bagus Mukhamad Noor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mereka kini mendekam di penjara setelah divonis hakim. Sementara adik Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng saat ini masih berstatus tersangka di KPK. Sebelumnya, Jumat (18/3/2016) pukul 13.31 WIB Jokowi lewat akun Twitternya menulis:

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi. Kicauan Jokowi tersebut turut disertakan sebuah foto Jokowi dan rombongan yang meninjau proyek tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan akan memblokir aplikasi taksi Uber dan GrabCar jika dalam waktu dua bulan tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum yang legal.

"Targetnya ya dua bulan. Nanti kalau tidak memenuhi persyaratan, 'bendera dikibar oleh wasit', ya kami tutup," ujar Rudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Oleh sebab itu, dia meminta kedua perusahaan angkutan berbasis aplikasi itu untuk segera memenuhi sejumlah syarat sebagai angkutan umum yang legal, baik itu sebagai taksi maupun mobil rental yang memiliki badan hukum. Selama dua bulan itu, Uber dan GrabCar masih diperbolehkan beroperasi, tetapi tidak boleh melaksanakan ekspansi atau menambah unitnya.

Komisaris Uber Indonesia Donny Suyadi menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan operator angkutan umum.

"Dalam waktu dua bulan, kami harus lengkapi dokumen kepada Dishub dan Kemenhub, yaitu bekerja sama dengan perusahaan rental mobil," ujar Donny,

Dalam kesempatan yang sama. Donny menganggap keputusan yang diambil pemerintah ini sudah cukup adil.


JAKARTA – Pelaku usaha perikanan mendukung sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menghadapi kasus MV Kway Fey 10078.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (P3I) Heriyanto Marwoto mengatakan gerak cepat Susi Pudjiastuti memanggil Kuasa Usaha Kedubes China Sun Weide dapat menghindarkan kemungkinan terburuk di Laut Natuna. Bila tanpa reaksi keras, menurut dia, bukan mustahil perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu malah diklaim oleh Negeri Panda.

“Bisa saja nanti mereka caplok. Apalagi kalau investasi China seperti di bidang infastruktur gagal, mereka beralih ke Natuna yang kaya ikan. Orang sana kan suka makan ikan,” katanya di sela-sela Seminar Nasional Penegakan Hukum dan Kesinambungan Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Kendati kerap mengkritik kebijakan Susi, Marwoto mengatakan pelaku usaha mendukung langkah-langkah pemberantasan pencurian ikan. Apalagi, tambah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, sektor perikanan dapat menjadi sumber ekonomi masa depan Indonesia.

Indonesia-China ‘bersitegang’ setelah insiden dalam proses penangkapan MV Kway Fey 10078 di Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada Sabtu (19/3/2016). Dalam proses penangkapan oleh Kapal Patroli (KP) Hiu 11, kapal Cost Guard China muncul tiba-tiba dan menabrakkan diri ke badan kapal Kway Fey 10078. Awak KP Hiu 11 pun memilih meninggalkan kapal itu dan hanya mengamankan delapan awaknya.

Setelah kejadian itu, Susi lantas mendesak pemerintah China untuk menyerahkan MV Kway Fey 10078 karena masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Dia menolak klaim pemerintah China yang menyebutkan kapal tersebut beraktivitas di kawasan zona penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone/TFZ) negeri itu.

Pemerintah Indonesia, kata Susi, tidak mengenal konsep TFZ ala China. Bahkan, terminologi itu tidak diakui dalam konsep hubungan diplomatik selama ini.

“Itu klaim sepihak dan tidak ada di dunia internasional. Tidak ada perjanjian apapun yang mengakui klaim pemerintah China,” katanya.

JAKARTA – Pemerintah mewacanakan pemberian insentif bagi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
 
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan rencana pemberian insentif diharapkan mampu meminimalisasi praktek pembukaan lahan dengan membakar yang selama ini dinilai menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan.
 
Bulan ini saja, Siti mengatakan ada 41 orang di Riau, 11 orang di Jambi dan 4 di Kalimantan Barat yang tengah diperiksa karena diduga membakar hutan.
 
“Jadi sepertinya ada persoalan di masyarakat dalam pembukaan lahan, ini akan diatur dalam sistem insentif,” katanya, usai Rapat Kerja Presiden dengan Kementerian/Lembaga, Selasa (22/3/2016).
 
Adapun, Siti menekankan bahwa  wacana insentif dalam PLTB tersebut hanya diperuntukkan untuk masyarakat, tidak untuk kegiatan korporasi.
 
“Tidak untuk korporasi, kalau mereka begitu  kami langsung copot saja izinnya,” ujarnya.
 
Namun, Siti enggan menjelaskan lebih detail rencana insentif yang akan diberikan pemerintah tersebut.
 
“Bisa macam-macam. Pada prinsipnya harus ada cara agar masyarakat membuka lahan tidak dengan membakar,” katanya.
 
Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan wacana tersebut akan segera dirapatkan oleh Menko Perekonomian.
 
“Akan dirapatkan bersama di Kantor Menko,” ujarnya.

Isu hangat terkait pendirian kantor relawan "Teman Ahok" di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan, malah membawa keuntungan untuk Teman Ahok

Juru bicara relawan Teman Ahok, Singgih Widiyastono, mengungkapkan, sejak berita masalah pendirian kantor relawan Ahok menghangat, terjadi lonjakan kunjungan oleh masyarakat. 

"Sejak masalah ini bergulir, masyarakat semakin banyak yang tahu lokasi kantor relawan Ahok. Secara enggak langsung, media mensosialisasikan nama Teman Ahok," ujar Singgih, Senin (21/3/2016). 

Singgih mengklaim, jika sebelumnya pengunjung kantor relawan Ahok hanya berjumlah lima sampai enam orang per hari, saat ini masyarakat yang datang mencapai 200-300 orang per harinya.

"Dulu susah nyari kantor Teman Ahok, tapi sekarang gampang banget. Secara tidak langsung, ini promosi gratis," kata Singgih.

Singgih menilai, saat ini masyarakat sudah lebih berpikir rasional untuk menanggapi isu yang beredar.

"Kami tidak kebakaran jenggot. Saat ini masyarakat sudah semakin rasional, bahkan sekarang kami dibela oleh mereka," kata Singgih.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, ada beberapa hal yang disepakati dalam rapat terbatas masalah pencucian uang dan penggelapan pajak, yang berlangsung hampir dua jam, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3) sore.

Yang pertama, kata Seskab, Presiden Jokowi meminta kepada PPATK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan tentunya karena ini ada turunan terhadap BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan seterusnya, untuk menggunakan data bersama.


“Data bersama ini yang akan ditindaklanjuti sebagai tolak ukur untuk melihat objek pajak. Karena tadi dengan berbagai contoh, diberikan data awal tentunya yang paling utama selain dari Dirjen Pajak adalah dari PPATK,” jelas Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas.

Yang kedua, lanjut Seskab, presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan jajaran Dirjen Pajak untuk segera memperbaiki IT (Information Technology) yang ada dan terintegrasi. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi data-data yang bersifat manual yang berbeda-beda.

“Dengan sistem IT yang terintegrasi ini, kami meyakini pasti akan juga, Insha Allah akan meningkatkan Tax Ratio (rasio pembayar pajak). Karena Tax Ratio kita itu masih sekitar 11 persen,  Bapak Presiden menginginkan dalam waktu ke depan Tax Ratio itu bisa ditingkatkan diatas 12-13 bahkan sampai 15 persen,” terang Seskab.

Untuk penegakkan hukum, Seskab mengingatkan, bahwa tahun 2018 sebenarnya perpajakan dunia akan sangat terbuka. Ia menyebutkan, uang dimana saja juga akan terlihat. Karena itu, lanjut Seskab, saat ini sebenarnya kesempatan bagi siapa pun yang saat ini masih menyimpan uangnya di luar untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Dirjen Pajak, agar kemudian tidak menjadi permasalahan di kemudian hari

Berita Terhangat