Warga Jakarta berbondong-bondong mendatangi markas Teman Ahok untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Salah satu pasangan suami istri, Subiyanto dan Nuria, warga Kedoya Utara rela menempuh jarak yang cukup jauh ke Markas Teman Ahok di Jalan Raya Pejaten, Jakarta Selatan.

"Iya ini kita sudah datang jauh-jauh mau ngisi formulir, mumpung bapak ada waktu juga buat jalan," ujar Nuria di Markas Teman Ahok, Komplek Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2016).

Lagi pula, kata Nuria, di sekitaran tempat tinggalnya tidak ada posko Teman Ahok. Sehingga, ia memutuskan langsung datang ke markas agar dukungan tersebut tidak disalah gunakan.

"Tapi lebih baik di sini. Soalnya kan berbentuk kantor, kalau yang lain takut enggak sampai," kata dia.

Nuria dan sang suami memberikan dukungannya karena senang dengan kepemipinan Ahok yang tegas. Ia pun yakin Ahok dapat membawa Ibu Kota menjadi lebih baik.

Sementara itu, Teguh, warga Jatinegara sangat mengidolakan Ahok karena suka dengan gaya kepemimpinannya yang keras. Dia yakin, Ahok dapat memberikan perubahan bagi Jakarta.

"Jakarta ini kan orangnya dari daerah mana saja, ada dari Ambon, Medan dan lain sebagainya. Jakarta ini keras makanya harus dipimpin orang yang keras juga," kata dia.

Sejauh ini jumlah KTP yang terkumpul untuk Ahok-Heru sudah mencapai 263.000. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi karena terkumpul dalam waktu kurang dari tiga pekan.

"Hari ini saya baru dapat kiriman 263.000 yang sudah masuk, dalam waktu kurang lebih 15 hari sampai 18 hari sudah 263.000, dan itu pencapaiannya sudah luar biasa sekali," ungkap Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widiyastomo.

Sejumlah warga antusias mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar bisa terpilih kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga terlihat dari suasana dibooth Teman Ahok di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada Senin (14/3/2016).

Sejak pukul 14.00 WIB sampai 15.00 WIB, warga berdatangan dan menghampiri booth Teman Ahok tersebut. Deretan kursi yang disediakan sering kali terisi penuh oleh warga. Mereka datang untuk mengisi ulang formulir dukungan dan menyertakan fotokopi KTP-nya.

Seorang warga, Neli (40), mengaku sengaja datang ke Emporium Pluit Mall untuk mengisi formulir dukungan bagi Ahok.

"Soalnya saya sekalian mau kasih formulir yang sudah diisi sama keluarga," kata Neli saat ditemui di Emporium Pluit Mall.

Ia mengatakan telah mengetahui informasi seputar pengisian formulir ulang itu melalui media online, seperti Facebook dan pesan elektronik, yakni BBM dan WhatsApp.

Pengunjung mal lainnya, Yuli (29), mengatakan siap mendukung Ahok untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, banyak perubahan yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinan Ahok.

"Kalau yang saya rasakan itu banjir ya. Saya kan tinggal di Muara Baru, sering banget banjir," kata Yuli.

Ia menuturkan, sebelum dipimpin Ahok, banjir di kediamannya bisa setinggi dada orang dewasa. Namun, saat ini genangan air di kediamannya hanya mencapai semata kaki dan bisa surut dalam waktu satu atau dua jam saja.

Hal serupa pun diungkapkan oleh pengunjung lainnya, Elisabet (30). Menurut dia, meski di televisi Ahok sering terlihat kasar saat berucap, tetapi ia berkontribusi banyak dalam perubahan Jakarta.

"Kayak misalnya banjir itu biasanya bisa sampai seminggu. Tapi sekarang, habis hujan biasanya langsung surut," ucap Elisabet.

Selain itu, sambungnya, para petugas pun sering terlihat membersihkan gorong-gorong di sekitar rumahnya. Elisabet menambahkan, saat mengisi ulang formulir di booth Teman Ahok pun, ia tak merasa ada kesulitan saat pengisiannya.

Salah satu relawan Teman Ahok, Adyzt Niputra, mengatakan, booth Teman Ahok di Emporium Pluit Mall itu baru dibuka empat hari lalu. Semakin hari animo masyarakat semakin bertambah.

"Pas hari pertama dibuka dikit, sekitar 300-400 orang. Selanjutnya sehari bisa sampai 2.000 orang," kata Adyzt.

Bakal calon gubernur Jakarta Sandiaga Uno hari ini kedatangan musisi yang juga ingin maju di Pilgub Jakarta, Ahmad Dhani. Mereka berdua bertemu di kediaman orangtua Sandiaga Uno, Mien Uno di Jalan Galuh II, Jakarta Selatan selepas Shalat Jumat.

Sandi mengaku pertemuan tersebut tak direncanakan secara khusus untuk membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Sebenarnya pertemuan ini awalnya adalah untuk membahas kerja sama di bidang bisnis. Kebetulan mas Dhani ada rencana bisnis yang menurut saya potensial untuk membuka lapangan pekerjaan," kata Sandiaga, Jumat (25/3/2016).

Dalam perkembangannya, pertemuan kemudian juga menyinggung soal rencana mereka maju di Pilgub DKI 2017. Dhani menyebut ada suara dari kader Partai Gerindra yang ingin dia duet dengan Sandiaga.

Kepada Ahmad Dhani, Sandiaga mengatakan bahwa saat ini dia belum bisa memberikan kepastian. Sandi bersama sejumlah politisi saat ini masih menjalani seleksi penjaringan di internal Gerindra. Hasil akhir bakal cagub DKI dari Gerindra baru akan diputuskan pada akhir Juni nanti.

"Saya bilang (ke Ahmad Dhani), saya masih mengikuti mekanisme di Gerindra. Itu (soal calon wakil gubernur) bukan domain saya," kata Sandiaga.

Namun, Sandi memastikan bahwa usulan Ahmad Dhani untuk duet bersama di Pilgub DKI akan dipertimbangkan.

"Ada konsolidasi juga, Saya mau mendengarkan aspirasi teman-teman Gerindra, terus kemungkinan-kemungkinan apakah Gerindra mau gabung," kata Dhani, Jumat (25/3/2016).

Namun, Dhani menyatakan dalam menentukan sikap terkait koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai yang akan mengusungnya dengan Partai Gerindra dan menjadi tempat bernaung Sandiaga Uno, tergantung pada pimpinan partai.

"Kita sih tergantung pimpinan partai, karena DKI ini memang domainnya partai pimpinan pusat bukan DKI aja. Intinya ya tergantung Mas Bowo (Prabowo) maunya seperti apa," terang Dhani.

Meski demikian, keduanya tak menolak jika dikemudian hari keduanya memang benar-benar dipasangkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

"Mas Dhani diusung oleh PKB dan saya kebetulan dari partai Gerindra, hubungan kita bagus sekali," kata Sandiaga.

Saat ditanya oleh para wartawan, siapa yang akan menjadi gubernur dan siapa yang menjadi wakilnya jika nanti keduanya benar dipasangkan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Dhani menjawabnya sambil tertawa.

"Yang ngalah sayalah, kan yang muda harus ngalah," sahut Dhani.

Wah, ternyata jawaban dari Sandiaga Uno belum pasti dan masih akan mempertimbangkan. Lagipula Sandiaga Uno menyampaikan pertimbangan dengan pemikiran Ahmad Dhani diusung PKB sementara PKB juga belum final memutuskan akan mengusung Ahmad dhani.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk kembali maju Pilgub DKI 2017 lewat jalur independen.

"Aku kan tegas, aku katakan, waktu Ahok, saya makan siang sama Hinca Panjaitan, Pramono Anung, bapak (SBY) welcome. Kalau nanti ada calon lain dilayani juga," kata kata Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, menjelaskan sikap SBY, di Jakarta, Jumat (25/03/2016),

Menurut Ruhut, SBY mendukung Ahok karena pria kelahiran Manggar Belitung Timur itu sering dizalimi banyak pihak.

"Ahok sudah mendekati satu juta (KTP dukungan). Kita manusia kalau melihat orang dizalimi orang simpatik," ujar dia.

Ruhut mengungkapkan SBY melihat ada upaya pembunuhan karakter terhadap Ahok seperti kasus Kalijodo, RS Sumber Waras.

"Ini semua ada kebencian saja pada Ahok. Karena itu aku berani mengatakan Ahok tidak bisa dibendung," tandas anggota Komisi III DPR yang kerap disapa Poltak itu.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, saat ini ada upaya pembunuhan karakter terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Upaya tersebut terlihat jelas dari langkah sejumlah pihak yang terus mempermasalahkan penggusuran Kalijodo hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kita lihat ada character assassination terhadap Ahok," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

Namun, sebagai orang yang mengaku bagian dari tim sukses Ahok, Ruhut tidak khawatir dengan upaya pembunuhan karakter ini. Justru dengan segala upaya yang dilakukan berbagai pihak itu, dia menilai bahwa Ahok justru diuntungkan, dan elektabilitasnya akan semakin melambung.

"Kita manusia, kalau melihat orang dizalimi, pasti simpatik," ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut Ruhut, serangan terkait penggusuran Kalijodo dan Rumah Sakit Sumber Waras itu dinilai tidak terbukti.

Dalam penggusuran Kalijodo, anggota Komisi III DPR ini meyakini,Ahok tak melanggar hak asasi manusia ataupun hukum. Polisi dan TNI malah ikut membantu penggusuran itu.

Adapun dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Ruhut juga meyakini bahwa Ahok tidak bersalah.
Sebab, KPK hingga saat ini menyatakan, belum ada alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tersebut.

"Kok yang lain lebih pintar dari KPK. Ini semua ada kebencian saja kepada Ahok," ucapnya.


Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak terima jika megaproyek Hambalang yang digagas saat masa pemerintahannya dianggap mangkrak oleh Presiden Jokowi hingga tidak selesai sampai saat ini.

SBY akhirnya angkat bicara melalui akun Facebook-nya Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu sensitif ini yang mencuat saat Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang dan bersamaan dengan Tour de Java SBY.

"Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang "mangkrak") sangat jelas & bisa dipertanggungjawabkan," kata SBY yang diunduh via Facebook sekitar 18.30, Senin (21/3).

Menurutnya, saat itu, Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah SBY berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran pembangunannya ditahan DPR dan KPK.

"Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai." Kata SBY.

SBY mengaku tidak termakan isu yang mengatakan jika kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sebagai upaya menghancurkan rangkaian tur SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menilai kunjungan Jokowi ke Hambalang adalah dalam rangka tugasnya sebagai presiden untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Kenapa kami harus kebakaran jenggot? Lagi pula tidak ada hukum yang dilanggar. Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi dan diadu domba," jelas SBY.

Kasus Hambalang sendiri sudah menjerat sejumlah pihak bahkan hingga sekelas menteri saat SBY menjadi presiden, yaitu mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan.

Selain itu terdapat pula mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero), Teuku Bagus Mukhamad Noor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mereka kini mendekam di penjara setelah divonis hakim. Sementara adik Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng saat ini masih berstatus tersangka di KPK. Sebelumnya, Jumat (18/3/2016) pukul 13.31 WIB Jokowi lewat akun Twitternya menulis:

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi. Kicauan Jokowi tersebut turut disertakan sebuah foto Jokowi dan rombongan yang meninjau proyek tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan akan memblokir aplikasi taksi Uber dan GrabCar jika dalam waktu dua bulan tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum yang legal.

"Targetnya ya dua bulan. Nanti kalau tidak memenuhi persyaratan, 'bendera dikibar oleh wasit', ya kami tutup," ujar Rudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Oleh sebab itu, dia meminta kedua perusahaan angkutan berbasis aplikasi itu untuk segera memenuhi sejumlah syarat sebagai angkutan umum yang legal, baik itu sebagai taksi maupun mobil rental yang memiliki badan hukum. Selama dua bulan itu, Uber dan GrabCar masih diperbolehkan beroperasi, tetapi tidak boleh melaksanakan ekspansi atau menambah unitnya.

Komisaris Uber Indonesia Donny Suyadi menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan operator angkutan umum.

"Dalam waktu dua bulan, kami harus lengkapi dokumen kepada Dishub dan Kemenhub, yaitu bekerja sama dengan perusahaan rental mobil," ujar Donny,

Dalam kesempatan yang sama. Donny menganggap keputusan yang diambil pemerintah ini sudah cukup adil.


JAKARTA – Pelaku usaha perikanan mendukung sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menghadapi kasus MV Kway Fey 10078.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (P3I) Heriyanto Marwoto mengatakan gerak cepat Susi Pudjiastuti memanggil Kuasa Usaha Kedubes China Sun Weide dapat menghindarkan kemungkinan terburuk di Laut Natuna. Bila tanpa reaksi keras, menurut dia, bukan mustahil perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu malah diklaim oleh Negeri Panda.

“Bisa saja nanti mereka caplok. Apalagi kalau investasi China seperti di bidang infastruktur gagal, mereka beralih ke Natuna yang kaya ikan. Orang sana kan suka makan ikan,” katanya di sela-sela Seminar Nasional Penegakan Hukum dan Kesinambungan Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Kendati kerap mengkritik kebijakan Susi, Marwoto mengatakan pelaku usaha mendukung langkah-langkah pemberantasan pencurian ikan. Apalagi, tambah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, sektor perikanan dapat menjadi sumber ekonomi masa depan Indonesia.

Indonesia-China ‘bersitegang’ setelah insiden dalam proses penangkapan MV Kway Fey 10078 di Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada Sabtu (19/3/2016). Dalam proses penangkapan oleh Kapal Patroli (KP) Hiu 11, kapal Cost Guard China muncul tiba-tiba dan menabrakkan diri ke badan kapal Kway Fey 10078. Awak KP Hiu 11 pun memilih meninggalkan kapal itu dan hanya mengamankan delapan awaknya.

Setelah kejadian itu, Susi lantas mendesak pemerintah China untuk menyerahkan MV Kway Fey 10078 karena masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Dia menolak klaim pemerintah China yang menyebutkan kapal tersebut beraktivitas di kawasan zona penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone/TFZ) negeri itu.

Pemerintah Indonesia, kata Susi, tidak mengenal konsep TFZ ala China. Bahkan, terminologi itu tidak diakui dalam konsep hubungan diplomatik selama ini.

“Itu klaim sepihak dan tidak ada di dunia internasional. Tidak ada perjanjian apapun yang mengakui klaim pemerintah China,” katanya.

JAKARTA – Pemerintah mewacanakan pemberian insentif bagi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
 
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan rencana pemberian insentif diharapkan mampu meminimalisasi praktek pembukaan lahan dengan membakar yang selama ini dinilai menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan.
 
Bulan ini saja, Siti mengatakan ada 41 orang di Riau, 11 orang di Jambi dan 4 di Kalimantan Barat yang tengah diperiksa karena diduga membakar hutan.
 
“Jadi sepertinya ada persoalan di masyarakat dalam pembukaan lahan, ini akan diatur dalam sistem insentif,” katanya, usai Rapat Kerja Presiden dengan Kementerian/Lembaga, Selasa (22/3/2016).
 
Adapun, Siti menekankan bahwa  wacana insentif dalam PLTB tersebut hanya diperuntukkan untuk masyarakat, tidak untuk kegiatan korporasi.
 
“Tidak untuk korporasi, kalau mereka begitu  kami langsung copot saja izinnya,” ujarnya.
 
Namun, Siti enggan menjelaskan lebih detail rencana insentif yang akan diberikan pemerintah tersebut.
 
“Bisa macam-macam. Pada prinsipnya harus ada cara agar masyarakat membuka lahan tidak dengan membakar,” katanya.
 
Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan wacana tersebut akan segera dirapatkan oleh Menko Perekonomian.
 
“Akan dirapatkan bersama di Kantor Menko,” ujarnya.

Isu hangat terkait pendirian kantor relawan "Teman Ahok" di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan, malah membawa keuntungan untuk Teman Ahok

Juru bicara relawan Teman Ahok, Singgih Widiyastono, mengungkapkan, sejak berita masalah pendirian kantor relawan Ahok menghangat, terjadi lonjakan kunjungan oleh masyarakat. 

"Sejak masalah ini bergulir, masyarakat semakin banyak yang tahu lokasi kantor relawan Ahok. Secara enggak langsung, media mensosialisasikan nama Teman Ahok," ujar Singgih, Senin (21/3/2016). 

Singgih mengklaim, jika sebelumnya pengunjung kantor relawan Ahok hanya berjumlah lima sampai enam orang per hari, saat ini masyarakat yang datang mencapai 200-300 orang per harinya.

"Dulu susah nyari kantor Teman Ahok, tapi sekarang gampang banget. Secara tidak langsung, ini promosi gratis," kata Singgih.

Singgih menilai, saat ini masyarakat sudah lebih berpikir rasional untuk menanggapi isu yang beredar.

"Kami tidak kebakaran jenggot. Saat ini masyarakat sudah semakin rasional, bahkan sekarang kami dibela oleh mereka," kata Singgih.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, ada beberapa hal yang disepakati dalam rapat terbatas masalah pencucian uang dan penggelapan pajak, yang berlangsung hampir dua jam, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3) sore.

Yang pertama, kata Seskab, Presiden Jokowi meminta kepada PPATK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan tentunya karena ini ada turunan terhadap BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan seterusnya, untuk menggunakan data bersama.


“Data bersama ini yang akan ditindaklanjuti sebagai tolak ukur untuk melihat objek pajak. Karena tadi dengan berbagai contoh, diberikan data awal tentunya yang paling utama selain dari Dirjen Pajak adalah dari PPATK,” jelas Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas.

Yang kedua, lanjut Seskab, presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan jajaran Dirjen Pajak untuk segera memperbaiki IT (Information Technology) yang ada dan terintegrasi. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi data-data yang bersifat manual yang berbeda-beda.

“Dengan sistem IT yang terintegrasi ini, kami meyakini pasti akan juga, Insha Allah akan meningkatkan Tax Ratio (rasio pembayar pajak). Karena Tax Ratio kita itu masih sekitar 11 persen,  Bapak Presiden menginginkan dalam waktu ke depan Tax Ratio itu bisa ditingkatkan diatas 12-13 bahkan sampai 15 persen,” terang Seskab.

Untuk penegakkan hukum, Seskab mengingatkan, bahwa tahun 2018 sebenarnya perpajakan dunia akan sangat terbuka. Ia menyebutkan, uang dimana saja juga akan terlihat. Karena itu, lanjut Seskab, saat ini sebenarnya kesempatan bagi siapa pun yang saat ini masih menyimpan uangnya di luar untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Dirjen Pajak, agar kemudian tidak menjadi permasalahan di kemudian hari

Berita Terhangat