10:46
Jakarta: PDIP tidak ambil pusing, terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) maju lewat jalur independen di Pilgub DKI Jakarta. Hal tersebut dinilai adalah hak Ahok.
"Kalau Pak Ahok punya pilihan lain ya silakan saja. PDIP itu kan Parpol, kami punya mekanisme sendiri untuk menentukan calon gubernur yang akan diusung," ujar Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Pariera saat dihubungi, Senin (7/3/2016).
Lebih lanjut, sambung dia, PDIP saat ini pada proses penjaringan untuk mencari siapa yang akan diusungnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Mekanisme tersebut, sambung Andreas, tidak dapat diubah hanya karena seorang calon.
"Kalau Pak Ahok mau didukung oleh kita ya tunggu, ada mekanismenya. Tidak bisa dituntut beri jawaban dengan tenggat waktu tertentu. Kami mempersilakan dan menghormati keputusan Pak Ahok, memilih jalur independen ataupun lewat Parpol," tandasnya.
Pihaknya menyarankan agar Ahok melanjutkan saja pekerjaannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, jika seseorang dinilai baik dalam pekerjaannya sudah pasti akan didukung. "Kalau kerja bagus masa tidak didukung? Kalau dia sudah memilih jalurnya, itu tidak ada hubungan dengan PDIP. Kita menghormati keputusan Pak Ahok," pungkasnya.
Sebelumnya, Ahok tidak akan menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk menentukan sikap di Pilkada DKI 2017. Ahok mempercayakan nasibnya kepada relawan Teman Ahok.
"Oh enggak bisa (nunggu). Anak-anak (Teman Ahok) sudah enggak mau nunggu nih," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret.
Ahok menjelaskan, PDIP pada dasarnya sudah memberi restu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendampinginya di Pilkada DKI. Namun, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP punya gengsi tersendiri. PDIP berhak mencalonkan gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
Mantan Bupati Belitung Timur ini semakin yakin untuk maju lewat independen seiring dengan sikap PDIP yang masih bungkam. Hingga kini PDIP belum memberi dukungan resmi terkait pencalonan Djarot. Padahal,Teman Ahok butuh waktu untuk mengisi kembali kolom wakil gubernur di 770 ribu formulir independen.
"Djarot enggak bisa kami terima, karena enggak ada surat dari PDIP. Kalau kami masukkan nama Djarot ternyata PDIP enggak mendukung lebih susah nanti," ujar Ahok.
Ahok sudah mengizinkan Teman Ahok untuk membubuhkan nama Kepala Badan Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Santoso sebagai bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Ahok.
Megawati Soekarnoputri tak berkomentar apa-apa saat mengetahui Ahok memilih jalan non-partai di perhelatan Pilkada DKI kelak. Ketua Umum PDI Perjuangan hanya melempar senyum, tak lebih.
"Aku ketemu di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam. (Mega) Enggak ada tanggapan. Dia cuma senyum-senyum saja dan ketawa," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret.
Ahok bilang, dirinya sudah menjelaskan kepada Mega terkait maksud dan tujuannya dengan Teman Ahok. Mega pun sepakat dengan Ahok yang tak ingin membuat komunitas Teman Ahok kecewa. Ahok menuturkan, Teman Ahok butuh surat resmi dukungan dari Mega.
"Beliau bilang enggak ingin Teman Ahok kecewa. Cuma beliau bilang PDIP juga punya mekanisme partai sendiri," lanjut Ahok.
