Berita

Pegawai Atas Gotong Royong Untuk BPJS



JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 16 D sangat merugikan pengusaha.

Sebab dalam Perpres mengenai BPJS Kesehatan ini disebut pegawai yang memiliki plafon gaji di atas Rp 8 juta rupiah dikenai iuran wajib Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan kebijakan baru ini, pengusaha dipastikan akan merogok kocek lagi untuk membayar iuran tersebut.

Meski demikian, BPJS mengklaim peraturan ini dibuat agar semua pegawai baik yang memiliki gaji di bawah atau di atas Rp 8 juta bisa ikut turut serta dalam BPJS.

"Mereka harus gotong royong untuk BPJS, baik se-level manager atau supervisor. Jadi berapapun penghasilan mereka, mereka harus iuran untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, Ahad (23/7).

‎Irfan menjelaskan jika Apindo menilai ada kesepakatan yang telah dilanggar terkait kebijakan ini, dirinya tidak mengetahui secara pasti. Bahkan dalam perjalanan peraturan ini, telah ada berbagai usulan untuk penbayaran iuran BPJS, misal dengan wacana maksimal tujuh kali nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)‎.

Selain itu pembahasan ini pun telah melibatkan dewan jaminan sosial nasional (DJSN) yang di dalamnya terdapat unsur pekerja maupun pengusaha. Dengan ini, pengusaha seharusnya sudah mengetahui ada wacana mengenai iuran BPJS bagi pekerja yang memiliki gaji ‎tinggi.

"Sekarang semua pekerja harus ikut membayar BPJS. Tapi kita batasi dengan batas paling tinggi yang di‎gunakan sebagai dasar perhitungan ini di angka Rp 8 juta. Jadi kalau yang punya gaji Rp 25 atau 30 juta, mereka tetap akan dihitung dengan Rp 8 juta," lanjut Irfan.

Mahasiswa Diharapkan Menjadi Wiraswasta Di Era MEA



Jombang - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta mahasiswa bisa menjadi wiraswasta setelah lulus dari perguruan tinggi, sehingga bisa mengabdikan langsung ilmu yang didapat.

"Saat ini sudah masuk era kompetisi global, tapi seringkali terlambat mengantisipasi. Baru kaget ketika Januari 2016 sudah MEA (era Masyarakat Ekonomi Asean)," katanya ditemui setelah kegiatan wisuda di Kampus Universitas Daru Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, dalam MEA terdapat ternyata terdapat pola-pola kompetensi yang juga terkait dengan perguruan tinggi, dimana perguruan tinggi harus bisa berkontribusi. Adanya peningkatan kemampuan dari perguruan tinggi dibutuhkan agar lulusannya mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Ia juga menambahkan, kemampuan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa diikuti dengan produktivitas. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu membuat berbagai terobosan agar lulusannya siap berkompetisi dengan negara lain.

Khofifah mengaku, mempunyai pengalaman saat kelulusan anaknya di perguruan tinggi. Saat menyambut dirinya, anaknya tersebut sangat bahagia, namun ketika duduk mendadak susah. Anaknya khawatir harus bekerja dimana setelah selesai wisuda, padahal ia menginginkan agar anaknya memikirkan pendidikan mengingat usianya masih 18 tahun saat wisuda.

"Jadi itu pertanyaan yang sering kali muncul di pikiran wisudawan (bekerja setelah selesai lulus kuliah)," katanya dihadapan para wisudawan.

Namun, ia mengingatkan bahwa rahman Allah akan turun dengan tetap berbaik sangka pada Tuhan. Dengan berbaik sangka, Allah akan memberikan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan.

Mensos juga mengingatkan agar para wisudawan tidak selalu berpikiran untuk mencari kerja di kantor mana, melainkan belajar menjadi wiraswasta. Pemerintah saat ini telah mengucurkan anggaran untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang besarnya mencapai Rp260 triliun. Pemerintah juga telah menetapkan bunga KUR yang sangat rendah, dimana hanya 9 persen dan kemungkinan tahun depan turun 7 persen.

Program itu, kata dia bisa mendorong masyarakat untuk lebih berkembang dan tidak terlibat dalam rentenir. Selain itu, program itu juga jauh lebih terjangkau ketimbang harus meminjam ke rentenir. Padahal, hingga kini masih ada rentenir yang meminta bunga hingga 48 persen.

"Harusnya dengan bunga 9 persen tidak ada lagi rentenir, apalagi tahun depan, dimana bunga turun menjadi 7 persen mestinya wajib tidak ada rentenir," tegasnya.

Mensos mengatakan, masyarakat khususnya pemuda harus memanfaatkan kesempatan ini. Ia juga meminta para wisudawan tidak terlalu khawatir dengan rejeki yang diberikan Tuhan dan berharap mereka bisa berkarya semaksimal mungkin.

Presiden Diminta Segera Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba



Pamekasan - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah meminta agar Presiden RI segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba.

"Kami meminta Presiden RI untuk segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, agar peredaran narkoba di negeri bisa terhenti," katanya seusai acara reses di salah satu hotel di Pamekasan, Jatim, Minggu.

Said mengatakan, peredaran narkoba di Indonesia sebagian dikendalikan oleh para bandar narkoba yang kini berada dibalik jeruji besi.

Jika, terpidana mati kasus narkoba itu tidak segera dieksekusi, dikhawatirkan peredaran narkoba akan semakin meluas, karena faktanya, sebagian memang dikendalikan dari dalam penjara.

"Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Jadi tidak perlu mendengarkan desakan dari negara lain terkait penundaan eksekusi mati kasus narkoba ini," ucap Said Abdullah, menegaskan.

Anggota DPR asal Madura ini mengemukakan hal itu, menanggapi desakan para ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra).

Menurut Said, gagasan ulama Bassra yang meminta pemerintah segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba merupakan gagasan yang realistik dan sangat masuk akal.

"Secara politik, kami di legislatif akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden RI terkait hal itu," ujarnya.

Selain meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, politikus kelahiran Sumenep, Madura ini juga menyatakan mendukung penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Peran BNN dari sisi kelembagaan memang harus diperkuat. Tidak mungkin BNN bisa bekerja maksimal melakukan pemberantasan peredaran narkoba secara maksimal, apabila tidak mendapatkan dukungan pemerintah," imbuhnya.

MH Said Abdullah menggelar reses di Pamekasan, Jawa Timur dengan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Bank Mandiri Turunkan Suku Bunga Kredit



JAKARTA - Bank Mandiri akan menurunkan suku bunga kredit 25 hingga 50 basis poin yang disesuaikan dengan sektor bisnis. Penurunan ini selain menyelaraskan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), juga untuk mendorong perekonomian Tanah Air.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas mengemukakan, langkah ini merupakan awal dari penerapan suku bunga rendah oleh Bank Mandiri. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsi intermediasi Bank Mandiri.

"Penurunan suku bunga kredit 25 hingga 50 basis poin akan memperhatikan sektor-sektor yang paling ideal untuk diturunkan segera. Mudah-mudahan, pada semester kedua tahun ini, suku bunga kredit Bank Mandiri akan berada di single digit secara merata di semua segmen,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Rohan memastikan kinerja Bank Mandiri tidak akan terpengaruh oleh penerapan suku bunga rendah ini karena perseroan juga mendorong peningkatan sumber dana murah.

Saat ini, Bank Mandiri memulai penerapan suku bunga rendah single digit dengan mengoptimalkan penyaluran Kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu pendanaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan bunga yang ditetapkan sebesar 9%.

"Tahun ini, Bank Mandiri akan meyalurkan KUR hingga Rp 13 triliun, meningkat dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp3,5 triliun," jelasnya.

Pada akhir tahun lalu, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit hingga Rp595,5 triliun, tumbuh 12,4% dari posisi 2014 senilai Rp530 triliun. Perseroan terus memacu pembiayaan ke sektor produktif, di mana pada akhir 2015, kredit ke sektor produktif tumbuh 130% mencapai Rp463,8 triliun.

Lebih rinci, kredit investasi tumbuh 14,2% dan kredit modal kerja tumbuh 12,3 %. Sektor terkait infrastruktur, yaitu konstruksi mencatat akselerasi pertumbuhan sebesar 4,2%, diikuti industri pengolahan sebesar 21,7%.

Dilihat dari segmentasi, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 22,9% menjadi Rp42,5 triliun pada Desember 2015. Jumlah nasabah kredit mikro juga meningkat sebanyak 1.108.992 nasabah. Sementara kredit yang tersalurkan untuk segmen UMKM mencatat pertumbuhan sebesar3,2% menjadi Rp75,8 triliun.

Adapun sepanjang tahun lalu, DPK perseroan mencapai Rp676,4 triliun. Dari pencapaian tersebut, total dana murah (giro dan tabungan) yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp443,9 triliun, yang terutama didorong oleh peningkatan tabungan sebesar Rp19,3 triliun menjadi Rp271,7 triliun.

“Kami berharap, langkah yang kami lakukan ini juga diikuti bank-bank lain di Indonesia, sehingga upaya kita bersama untuk mampu mendorong perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik dapat terwujud,” tandas Rohan.

Hipmi: Pengusaha Lokal Jangan Jadi Penonton Blok Masela



JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta, pengusaha lokal jangan hanya jadi penonton di pembangunan kilang darat Blok Masela. Pemerintah harus libatkan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Apakah pengusaha lokal jadi pemasuk, subkontraktor, atau pengerjaan jasa apapun, pengusaha lokal dilibatkan. Pengusaha lokal jangan jadi penonton di daerahnya sendiri," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (25/3/2016).

Hipmi mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembangunan kilang LNG Masela di darat (onshore). Putusan ini sudah sesuai usulan pihaknya yang disampaikannya kepada pemerintah.

"Hipmi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, sebab beliau mendengarkan aspirasi mayoritas warga Maluku dan sekitarnya. Usulan Hipmi memang di darat," tuturnya.

Dia mengatakan, dampak turunan dari pengelolaan Blok Masela akan sangat besar terutama dalam membangun perekonomian di daerah Blok Masela.

"Multiplier effect-nya akan luar biasa besar. Ekonomi daerah akan menggeliat, memperkuat industri nasional, dan negara akan menerima banyak pemasukan," pungkas Bahlil.

China Akan Berlakukan Pajak Pada Barang Ecommerce Lintas Negara



BEIJING – Otoritas pajak China akan mulai memberlakukan sistem pajak e-commerce lintas negara pada 8 April 2016 guna mendorong kompetisi yang adil dengan perdagangan konvensional.

Selama ini, Negeri Tirai Bambu hanya mengenakan pajak barang pos pribadi (personal postal articles tax) sebesar 10% atas barang impor di bawah 1.000 yuan. Bila nilai pungutan lebih kecil 50 yuan, pajak itu tidak dikenakan.

Padahal, pertumbuhan e-commerce lintas negara di China tumbuh 30%, berbanding terbalik dengan nilai ekspor-impor Negeri Panda yang anjlok 7%.

Dalam aturan baru, nilai satu kali transaksi akan dibatasi maksimal 2.000 yuan. Setiap orang hanya boleh mengirimkan barang maksimal 20.000 yuan per tahun. Untuk sementara, tarif pajak dalam rentang tersebut akan ditetapkan sebesar 0%. Bila melampaui, pajak yang dikenakan adalah seperti yang berlaku pada perdagangan umum.

Director of Institute of Market Economy of Development Research Center of the State Council Wang Wei mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan memungut pajak barang pos pribadi pada peritel yang terdiri dari tarif barang impor, pajak nilai tambah impor, dan pajak konsumsi.

Selama ini, penyelenggara e-commerce dituding mengambil keuntungan dari ketiadaan pajak barang pos pribadi. Biasanya mereka membuat kemasan dan pengiriman barang terpisah yang harganya di bawah nilai yang terkena pungutan.

“Tingkat beban pajak yang relatif rendah inilah yang menjadi alasan mengapa e-commerce lintas negara cukup populer bila dibandingkan dengan impor perdagangan tradisional,” katanya sebagaimana dikutip dari situs China Daily, Sabtu (26/3/2016).

Pada 2014, nilai perdagangan daring (online) lintas negara di China mencapai ratusan miliar yuan, tetapi pajak barang pos pribadi hanya 1,3 miliar yuan.

Rusia Akan Bangun PLTN Di Arab Saudi


JAKARTA, Arab Saudi dan Rusia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Arab Saudi sebagai sumber listrik dan desalinasi air, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaannya, Arab Saudi membentuk King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE). Nantinya, hal ini juga membuka kesempatan investasi besar di Arab Saudi serta pembangunan ekonomi dan energi alternatif di negara tersebut.

Dikutip dari siaran pers, Sabtu (26/03), pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua KACARE Waleed bin Hussain Abu Al-Faraj dan Wakil CEO Pertama untuk Pengembangan Korporasi dan Bisnis Internasional Rosatom – BUMN nuklir asal Rusia – Kiril Komarov.

Pertemuan tersebut juga merupakan kelanjutan dari komitmen antara Rusia dan Arab Saudi untuk membahas aspek-aspek dalam perjanjian internasional untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Komitmen ini ditandatangani kedua pihak pada 18 Juni 2015.

Rosatom sendiri dikenal sebagai salah satu perusahaan terdepan dalam bidang pengembangan energi nuklir di dunia. Selain itu, Rosatom juga telah menggabungkan sejumlah perusahaan dan entitas dalam rangka investigasi energi nuklir serta melaksanakan pengembangan dalam sektor sipil.

Dengan pengalaman di bidang energi nuklir selama lebih dari 70 tahun, Rosatom telah dianggap sebagai salah satu pemimpin global dari sudut pandang teknologi serta kecanggihan solusi generasi dan industri.

Peraturan Pemerintah Akan Direvisi Untuk Memuluskan Jakpro Garap LRT


JAKARTA - Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah No. 79/2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk memuluskan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggarap proyek light rapid transit (LRT).

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan perlu adanya revisi PP 79/2015. Beleid itu menyebutkan penunjukan langsung pengerjaan jasa kontruksi hanya boleh dilakukan untuk badan usaha milik negara (BUMN). Adapun Jakpro merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dia menjelaskan sebenarnya maksud PP itu tidak hanya BUMN saja. Penunjukan kepada BUMD juga bisa dilakukan.

"Cuma karena tidak ditulis, merasa ini (penunjukan langsung kepada BUMD) salah kalau dilakukan. Karena itu kami usulkan saja diubah," ungkapnya di Jakarta pada Kamis malam (24/3/2016).

Hal yang sama diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia mengatakan revisi diperlukan agar penunjukan langsung kepada Jakpro berjalan mulus. Dalam PP 79/2015, ungkapnya, hanya menyebutkan penunjukan langsung kepada BUMN.

"Tidak ada garis miring BUMD." ungkap Ahok.

Pada awalnya pelaksanaan proyek prasarana LRT ditugaskan sepenuhnya kepada PT Adhi Karya yang merupakan BUMN konstruksi, namun pembangunannya tidak kunjung berjalan.

Akhirnya, pemerintah mengalihkan sebagian kewenangan eksekusi proyek ke PT Jakpro. Pembangunan prasarana di Bogor-Depok-Bekasi tetap dikerjakan Adhi Karya. Adapun untuk prasarana DKI dikerjakan oleh Jakpro.

Yusril Ihza Mahendra Mendapatkan Teguran Yang Menyakitkan

 
Prof. Yusril Ihza Mahendra yang terhormat,
Adalah hak setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan UU untuk memilih dan di pilih dalam pemilu di Indonesia, baik pemilukada, pileg maupun pilpres, termasuk Anda. Apalagi anda yang merasa sebagai tokoh dengan kapabilitas nasional . ( Kalau kata pendukung anda national muslim kredibel ).
Jadi sah-sah saja Anda mencalonkan diri di pilgub DKI mendatang, atau pilgub manapun bahkan untuk pilpres 2019 yang akan datang. Yang paling penting, persyaratannya terpenuhi. Silahkan maju Prof. Tidak akan ada orang yang menghalangi anda. Apalagi rakyat biasa seperti saya, yang bisanya cuma memilih. Justru orang-orang dengan kemampuan seperti Anda yang mungkin bisa menghalangi seseorang untuk menggunakan haknya untuk di pilih.
Tetapi, mbo ya o, saat Anda maju mencalonkan diri untuk di pilih, baik untuk pilgub apalagi pilpres, majulah dengan elegan. Tidak perlu sambil menghina dan merendahkan orang lain. Bukankah salah satu yang Anda kritik dari Gubernur DKI saat ini adalah kesantunannya yang Anda nilai kurang?. Kenapa Anda sendiri juga tidak memberikan contoh kesantunan untuk seorang pemimpin yang mengaku punya level nasional ?
Belum-belum anda sudah menghina dan meremehkan Presiden Joko Widodo , yang Anda sebut tidak punya kapabilitas memimpin negara. Bagaimana kalau nanti Anda jadi Presiden Prof, siapa yang tidak bisa anda hina?. Apa untungnya Anda membuat statement itu?. Apakah Anda menjadi lebih hebat ketika bisa merendahkan orang lain?. Anda sudah terkenal, seluruh Indonesia sudah tahu siapa Prof. Yusril. Kurang terkenal apa lagi, sehingga masih perlu menghina orang lain?.
http://megapolitan.kompas.com/…/Yusril.Kapasitas.Wali.Kota.…
Malu ah, seorang Profesor, ahli hukum tatanegara, berpengetahuan agama luas, owner dari Parpol berbasis Islam, masa kalah santun sama seorang “Tukang Mebel” . Pak Jokowi loh tidak pernah menghina siapapun, sampai dimuat di media. Soal hukum dan tata negara mungkin Anda jagonya Prof, tapi soal kesantunan dan etika, Anda musti belajar dari Insiyur Kehutanan itu. Bagaimana merangkul dan memenangkan hati rakyat. Anda masih ingat khan, ketika Partai Anda mengadakan pelantikan pengurus Partai Anda dan Pak Presiden Jokowi bersedia datang, padahal partai Anda itu cuma partai kecil dan tidak punya perwakilan di DPR ?. Waktu itu Anda merasa terharu bukan?. Contohlah yang seperti itu Prof. Merangkul siapapun. Anda mustinya lebih pinter dari Pak Jokowi, karena Anda mengaku level Anda sudah nasional.
http://www.merdeka.com/…/yusril-terharu-presiden-jokowi-had…
Lagipula Prof, kalaulah anda benar-benar hebat, mungkin Anda sudah terpilih menjadi presiden sejak 2009 lalu, dimana Anda juga sudah mencoba menjual nama Anda. Tapi apa buktinya ? Jangankan terpilih, ikut kompetisinya pun tidak.
http://news.detik.com/…/pbb-mantap-yusril-capres-2009-cawap…
Kemudian, tahun 2014 Anda mencoba lagi declare siap maju sebagai capres. Buktinya apa? Capres 2014 adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah Anda kemana?. Dilirik sama parpol pun tidak, sementara partai Anda sendiri kembang-kempis tidak sanggup menggapai parliamentary threshold.
http://news.liputan6.com/…/pbb-resmi-usung-yusril-ihza-mahe…
Kegagalan di 2009 dan 2014 itu, seharusnya jadi bahan renungan untuk Anda Prof, jangan over confident dan underestimate orang lain, apalagi sampai terucap. Jadi, sekarang silahkan maju Prof, mau nyabub, mau nyagub, mau nyapres boleh-boleh saja. Siapa tahu berhasil. Tapi hindari lah itu sara dan penghinaan pada personal. Bukankah itu yang anda jual?.
Salam dari saya, warga negara biasa.
Penulis: Nophie Kurniawati
Kabarkanlah.com

Ahmad Dhani Ancam Tinggalkan PKB, Ini Jawaban PKB


Bakal calon gubernur DKI Ahmad Dhani mengancam hengkang dari PKB bila PKB mendukung Basuki T Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI 2017. Menanggapi sikap Dhani, PKB santai saja.

"Itu Dhani cuma sedang 'caper (cari perhatian)' saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan, Sabtu (26/3/2016).

Toh, imbuh Johan, PKB juga masih dalam proses penjaringan bakal calon gubernur potensial yang bakal didukung, alias belum ada keputusan final soal cagub dukungan PKB. Dhani-pun sebenarnya juga masih sebagai bagian dari bakal cagub DKI dari PKB.

Daniel memaklumi Dhani. "Jangan emosi, Mas Dhani. PKB tetap menganggap Anda sebagai kader," kata Daniel.

Sebelumnya, Dhani mengaku tidak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) PKB, selama ini dia mengaku hanya mendukung PKB saja. Namun Johan ingat, Dhani pernah menjadi calon anggota legislatif PKB di Bali, pada Pemilu 1999. Namun waktu itu Dhani gagal terpilih. Otomatis, bila pernah menjadi caleg, maka Dhani juga pernah punya KTA PKB.

Ahmad Dhani emoh ikut mendukung Ahok karena menurutnya PKB harus mendukung cagub dari kalangan Islam. Dhani tak takut dicap bersikap menyinggung Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA), karena PKB memang harus konsisten dengan landasan Islam-nya.

Daniel menilai Dhani telah lupa dengan ajaran sang guru, yakni Gus Dur (Abdurrahman Wahid), sosok yang dikenal menghargai keragaman. Daniel mengingatkan, memang soal agama masing-masing telah punya keyakinan final, namun harmoni pluralitas juga harus tetap dijaga.

"Baru kali ini dia tidak menghayati gurunya, Gus Dur. Kami PKB mempertanyakan sikap Dhani," kata anggota DPR beragama Buddha bernama Tionghoa Tjong Nyuk Hao ini, dengan nada serius.

Musabab sikap Dhani yang ingin hengkang dari PKB itu juga didasari dari prediksi Ahok. Gubernur DKI itu menyatakan PKB berpotensi mendukungnya namun masih mencermati survei soal Pilgub DKI. Bila Dhani dinilai sedang 'caper', maka Ahok dinilai sedang GR alias Gede Rasa bakal didukung PKB.

"Ahok juga GR," kata Daniel.

Terlepas dari itu, Daniel mengakui PKB bisa mendukung Ahok bila syarat pembangunan di DKI terpenuhi. Dia menyebut soal pembangunan jalan di Jakarta, juga soal perlindungan terhadap usaha kecil sebagai syarat dukungan PKB kepada Ahok.
Subscribe to: Posts ( Atom )

Berita Terhangat


Copyright © Bicara Solusi | Powered by Blogger